Sistem Pemerintahan yang Berlaku pada Masa Republik Indonesia Serikat Adalah

Sistem Pemerintahan yang Berlaku pada Masa Republik Indonesia Serikat Adalah

a. parlementer
b. parlementer semu
c. presidensial
d. kerajaan

Jawaban

a, parlementer

Penjelasan

Sistem pemerintahan yang berjalan selama masa republik indonesia serikat adalah sistem pemerintahan berupa parlementer.

Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdiri pada tahun 1949-1950 pernah menganut sistem pemerintahan parlementer. Berikut struktur, karakteristik, dan akhir sistem parmelenter.

Struktur Pemerintahan:

• Presiden: Sebagai kepala negara, Presiden RIS memiliki peran seremonial dan simbolis.
• Perdana Menteri: Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri RIS memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada parlemen.
• Parlemen: Parlemen RIS terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR mewakili rakyat, sedangkan DPD mewakili negara bagian.

Hubungan Antar Lembaga:

• Presiden: Presiden menunjuk Perdana Menteri berdasarkan hasil pemilihan di parlemen.
• Perdana Menteri: Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen.
• Parlemen: Parlemen dapat membubarkan kabinet melalui mosi tidak percaya.

Karakteristik Sistem Parlementer RIS:

• Kabinet: Kabinet dibentuk berdasarkan koalisi partai politik di parlemen.
• Tanggung Jawab: Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
• Mosi Tidak Percaya: Parlemen dapat membubarkan kabinet melalui mosi tidak percaya.
• Multipartai: Sistem parlementer RIS menganut sistem multipartai, di mana terdapat beberapa partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum.

Penerapan Sistem Parlementer di RIS:

Sistem parlementer di RIS mengalami beberapa kendala, seperti:

• Kurangnya pengalaman politik: Para politisi RIS masih belum memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan sistem parlementer.
• Ketidakstabilan politik: Banyaknya partai politik di RIS menyebabkan kesulitan dalam membentuk koalisi yang stabil.
• Konflik antar negara bagian: RIS terdiri dari 15 negara bagian dengan berbagai kepentingan, yang seringkali menimbulkan konflik.

Akhir Sistem Parlementer RIS:

Pada tahun 1950, RIS dibubarkan dan kembali ke sistem pemerintahan kesatuan. Salah satu alasan pembubaran RIS adalah karena sistem parlementer dianggap tidak efektif dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi RIS.