UMR Wonosobo dan UMK Wonosobo 2022 Terbaru

UMR Wonosobo

UMR Wonosobo dan UMK Wonosobo 2022 | Ketika mencari sebuah pekerjaan di kota-kota tertentu, Anda pastinya sangat fokus pada UMR atau UMK yang ditetapkan di daerah tersebut. Memang, UMR atau UMK merupakan salah satu aspek terpenting karena besaran gaji sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup, pemenuh kebutuhan, serta penghidupan untuk masa depan.

Perlu Anda ketahui bahwa UMR atau Upah Minimum Regional merupakan upah yang penetapannya dilakukan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KLH). Istilah UMR tingkat 1 kini diubah menjadi UMP atau Upah Minimum Provinsi, sedangkan UMR tingkat 2 diubah menjadi UMK atau Upah Minimum Kabupaten.

Jadi besaran gaji di sebuah kota yang tepat adalah UMK bukan UMR. Hanya saja masyarakat Indonesia masih terbiasa menggunakan kata UMR untuk mencari besaran gaji di kota-kota tertentu. Nah kali ini kita akan membahas update terbaru tentang UMR Wonosobo / UMK Wonosobo tahun 2022.

UMR Wonosobo / UMK Wonosobo 2022

UMR atau UMK Jawa Tengah tahun 2022 telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Rabu, 1 Desember 2021 lalu.

Penetapan UMR/UMK tersebut berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Penetapan UMK di Jawa Tengah tahun 2022 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dimana formula perhitungan dan datanya sudah baku.

Berdasarkan pada penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut, Semarang adalah kota dengan UMK tertinggi tahun 2022 di Jawa Tengah. Sedangkan Banjarnegara adalah kota dengan UMK terendah tahun 2022 di Jawa Tengah.

Kemudian untuk besaran UMR Wonosobo (Kabupaten) tahun 2022 adalah Rp 1.931.285. Angka ini telah naik dari tahun sebelumnya (2021) yang sebesar Rp 1.920.000.

Keterangan Tentang UMR

UMR merupakan kependekan dari Upah Minimum Regional. Penetapan UMR awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Kemudian aturan ini direvisi menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa UMR atau Upah Minimum Regional ditetapkan oleh gubernur untuk menjadi acuan pendapatan pekerja di suatu wilayah. Namun pada dasarnya sejak perubahan peraturan, sistem penetapan upah UMR tidak berlaku lagi secara tidak langsung.

Karena itu UMR ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang didasarkan pada kebutuhan, indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan, kelangsungan perusahaan, upah umum yang berlaku di daerah, kondisi pasar, serta tingkat perekonomian dan pendapatan per kapita.

UMR Diubah Menjadi UMP dan UMK

Pemerintah kemudian menggunakan istilah UMP atau Upah Minimum Provinsi dan UMK atau Upah Minimum Kabupaten / Kota. UMP dan UMK ini merupakan turunan langsung dari istilah UMR.

Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, yang menegaskan bahwa UMR Tingkat I diubah menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi). Kemudian UMR tingkat II diubah menjadi UMK (Upah Minimum Kabupaten atau Kota).

Penentuan UMP dan UMK

UMR telah berubah menjadi UMP atau Upah Minimum Provinsi setelah terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Daftar perubahannya sebagai berikut;

  • UMR tingkat 1 namanya diubah menjadi Upah Minimum Provinsi atau UMP.
  • UMR tingkat 2 namanya diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK.
  • UMP dan UMK ditetapkan oleh gubernur satu provinsi, bukan oleh menteri.
  • UMP dan UMK harus diberlakukan setiap awal tahun, yaitu tanggal 1 Januari.
  • UMP harus ditentukan 60 hari sebelum tanggal 1 Januari, yaitu 1 November.
  • UMK harus ditentukan 40 hati sebelum tanggal 1 Januari, yaitu 20 November.

Sejak saat itulah istilah UMR sebenarnya tidak bisa dipakai lagi untuk menyebut gaji suatu daerah. Yang benar adalah UMP untuk menyebut Upah Minimum Provinsi dan UMK yakni Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Namun masyarakat luas masih lebih umum memakai UMR ketimbang UMK karena sudah menjamur dan menjadi kebiasaan lama.

Rumus Menghitung Kenaikan UMP dan UMK

Penetapan UMR (UMP dan UMK) ini didasarkan pada cara perhitungan yang telah lama dipakai di tahun-tahun sebelumnya. Nah jika Anda penasaran dengan bagaimana cara menghitung atau menentukan besaran UMP dan UMK, simak rumusnya berikut ini.

UMP atau UMK = UMP Tahun Sebelumnya + (UMP Tahun Sebelumnya x (Tingkat invasi + pertumbuhan PDB).

Supaya lebih mudah, kita ambil salah satu contohnya, yakni menentukan UMP DKI Jakarta pada tahun 2020. Di tahun 2019, Indonesia mengalami inflasi sebesar 3,39% dan kenaikan PDB sebesar 5,12%. Sedangkan UMP Jakarta di tahun 2019 lalu adalah Rp 3.940.973.

  • UMP Jakarta Tahun 2020 = 3.940.973 + (3.940.973 x (5,12% + 3,39%)
  • UMP Jakarta Tahun 2020 = 3.940.973 + (3.940.973 x 8,51%)
  • UMP Jakarta Tahun 2020 = 3.940.973 + 335.376
  • UMP Jakarta Tahun 2020 = Rp. 4.276.349

Sanksi Terhadap Pelanggaran Penetapan UMP dan UMK

UMR yang didalamnya UMP dan UMK harus diikuti oleh seluruh perusahaan atau usaha yang ada di Indonesia tanpa terkecuali.

Jika ada suatu perusahaan di suatu wilayah yang tidak membayar karyawan sesuai dengan UMP atau UMK yang telah ditetapkan di daerah tersebut, maka pemerintah dapat memberi sanksi terhadap perusahaan tersebut.

Para buruh atau karyawan bahkan diperbolehkan untuk menggugat perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 atau dikenal sebagai UU PPHI. Prosedur menggugat harus dimulai dari perundingan dengan pihak perusahaan. Perundingan itu harus mencapai suatu kesepakatan untuk UMP dan UMK perusahaan.

Namun, jika kesepakatan itu tidak diberlakukan oleh perusahaan 30 hari mendatang, maka perlu dilakukan perundingan kembali yang akan dipantau oleh pihak dinas ketenagakerjaan yang terkait. Buruh atau karyawan juga diharuskan membawa bukti-bukti terkait mengenai tuntutannya.

Ketika perundingan terakhir tidak diikuti, maka buruh bisa membawa masalah ini ke meja hijau.

Bentuk sanksi untuk perusahaan yang melanggar adalah pemilik perusahaan bisa mendapatkan sanksi penjara setidaknya 1 tahun atau maksimal 4 tahun atau membayar denda minimal Rp 100 juta atau paling banyak Rp 400 juta.

Selain itu, perusahaan juga dilarang untuk memberikan gaji berdasarkan kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Contohnya di bulan ini perusahaan mengalami kerugian dan membuatnya memotong gaji karyawan, nah hal ini yang dilarang dalam UU PPHI.

Pentingnya Mengetahui UMR / UMK

Ketika mencari sebuah pekerjaan, UMR atau UMK menjadi acuan terpenting calon pekerja karena besaran gaji ini sangat berpengaruh untuk menunjang kehidupannya. UMK yang besar juga bisa didasari pada kebutuhan hidup di suatu kota yang membutuhkan biaya mahal.

Oleh karena itu, Anda mungkin akan mengeluarkan lebih banyak biaya hidup di kota tertentu (kebutuhan makan, kos, dan sebagainya) sehingga UMK yang tinggi sangat penting untuk itu.

Alasan UMR/UMK Tiap Daerah Berbeda-beda

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 20 juga dijelaskan tentang alasan besaran UMR berbeda-beda setiap daerah.

Dalam menentukan angka UMR atau UMK, DPD menghimpun data atau informasi mengenai keberagaman perusahaan, jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, besaran devisa dan nilai tambah yang dihasilkan, kemampuan sebuah perusahaan perusahaan, asosiasi perusahaan, serta serikat pekerja masing-masing daerah.

Penentuan UMR / UMK yang berbeda-beda ini bertujuan agar dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya beli masyarakat di tiap-tiap daerah.

Disamping itu, besaran UMR / UMK juga tidak memberatkan perusahaan karena bagaimana pun perusahaan berusaha melakukan efisiensi biaya agar dapat memaksimalkan laba.

Dalam penetapan UMR atau UMK masih terjadi perbedaan yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan di tiap-tiap perusahaan yang kondisinya berbeda-beda, yang masing-masing daerah atau kota tidaklah sama.

Karena itulah besaran UMR atau UMK ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menilai bahwa perhitungan UMR/UMK adalah yang paling ideal dari nilai inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan basis perhitungan tersebut, BPS meyakini tingkat kesejahteraan pekerja sudah tercapai.

Daerah Dengan UMR Tertinggi di Jawa

Tahun 2022 ini, Kota Bekasi rah dengan UMR/UMK tertinggi, yakni sebesar Rp 4.816.921,17. Kemudian peringkat kedua diisi oleh Kabupaten Karawang dengan besaran UMK Rp 4.798.312,00. Di peringkat ketiga ada Kabupaten Bekasi (bukan Kota) dengan UMK Rp 4.791.843,90. Barulah peringkat keempat diduduki Jakarta dengan UMP (bukan UMK) sebesar Rp 4.452.724.

Demikianlah ulasan tentang Gaji UMR Wonosobo / UMK Wonosobo terbaru tahun 2022. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari besaran gaji di daerah-daerah tertentu dan semoga Anda secepatnya mendapat pekerjaan terbaik.

Artikel Terkait