Sebagai warga negara kita harus memiliki sikap positif terhadap amandemen UUD 1945 diantaranya adalah?

Sebagai warga negara kita harus memiliki sikap positif terhadap amandemen UUD 1945 diantaranya adalah? A. melaksanakan UUD tersebut dengan tanggung jawab B. mengajukan usul amandemen dengan amandemen baru C. mengamalkan hasil amandemen-amandemennya saja D. menolak yang tidak sesuai dengan keinginannya E. Semua pilihan benar Jawaban : A. melaksanakan UUD tersebut dengan tanggung jawab Dalam buku … Baca Selengkapnya

Yang bukan termasuk pokok kaidah fundamental dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditunjukkan oleh nomor?

Perhatikan pernyataan dibawah ini:1. pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 2. pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa3. cita-cita internasional 4. pernyataan kemerdekaan 5. tujuan negara 6. kedaulatan Negara Indonesia. dasar negara Pancasila. Yang bukan termasuk pokok kaidah fundamental dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditunjukkan oleh nomor? A. 3 dan 6 B. 3 … Baca Selengkapnya

Sistematika UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan (amandemen) terdiri atas?

Sistematika UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan (amandemen) terdiri atas? A. Pembukaan (terdiri dari 4 alinea); Pasal-Pasal (21 bab, 37 pasal, 170 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan) B. Pembukaan (terdiri dari 4 alinea);Pasal-Pasal (21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan) C. Pembukaan (terdiri dari … Baca Selengkapnya

Dari pernyataan diatas yang merupakan sifat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada nomor?

Perhatikan pernyataan dibawah ini:1. Tertulis 2. Singkat dan padat b3. Singkat dan Supel 4. Memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Memuat norma hukum, aturan hukum yang harus dilaksanakan secara konstitusional 6. Merupakan peraturan hukum normatif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan yang lebih rendah.7. Merupakan peraturan hukum … Baca Selengkapnya

Pokok pikiran kedua UUD 1945 adalah keadilan sosial, yakni suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan UUD 1945 dan merupakan kausa finalis yang berarti

Pokok pikiran kedua UUD 1945 adalah keadilan sosial, yakni suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan UUD 1945 dan merupakan kausa finalis yang berarti? A. Sebab-akibat B. Sebab-musabab C. Sebab-tujuan D. Sebab-kejadian E. Kejadian-sebab Jawaban : A. Sebab-akibat Berdasarkan kutipan dari buku pelajaran, Pokok pikiran kedua UUD 1945 adalah keadilan sosial, yakni suatu … Baca Selengkapnya

Pokok pikiran alinea ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari Sila

Pokok pikiran alinea ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari Sila? A. Kesatu B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima Jawaban : A. Kesatu Berdasarkan kutipan dari buku pelajaran, pokok pikiran alinea ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari Sila kesatu / pertama.

Sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan dalam undang undang dasar

Sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan dalam Undang-undang Dasar terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang disebut? A. Konpensasi B. Konfrontasi C. Konvensi D. Konfrensi Jawaban : C. Konvensi Berdasarkan kutipan dari buku pelajaran, sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan dalam Undang-undang Dasar terdapat hukum … Baca Selengkapnya

Mempertahankan dan memperjuangkan pokok- pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

Mempertahankan dan memperjuangkan pokok- pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari adalah kewajiban setiap? A. Presiden B. Lembaga Negara C. Menteri D. Warga Negara Jawaban : D. Warga Negara Berdasarkan kutipan dari buku PPKN, mempertahankan dan memperjuangkan pokok- pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari adalah kewajiban setiap warga negara.